Ketua Mahkamah Agung RI

Selamat Kepada Yang Mulia Dr. H Muhammad Syarifuddin SH MH Sebagai Ketua Mahkamah Agung RI Terpilih Periode 2020-2025
Ketua Mahkamah Agung RI

Dirgahayu Mahkamah Agung Ke 75

Segenap Keluarga Besar Pengadilan Agama Pemalang mengucapkan "DIRGAHAYU MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 75" OPTIMALISASI PERADILAN MODERN BERKELANJUTAN MERESPON PANDEMI COVID 19
Dirgahayu Mahkamah Agung Ke 75

Aplikasi Gugatan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.
Aplikasi Gugatan Mandiri

PTSP ONLINE BADILAG

Ditjen Badilag Luncurkan Aplikasi PTSP Online dan Badilag Call Center di Tengah Merebaknya COVID19
PTSP ONLINE BADILAG

SIWAS

"Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
SIWAS

No Gratifikasi

JANGAN RUSAK INTEGRITAS KAMI DENGAN MEMBERI IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN KAMI BERKOMITMEN UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH BEBAS KORUPSI
No Gratifikasi

ecourt

E-COURT e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
ecourt

Written by administrator on . Hits: 8

ANALISIS MEKANISME LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN AGAMA

Oleh M. Chusnul Huda, S.H.I.[1]

PENDAHULUAN

Hambatan utama bagi masyarakat kurang mampu terkait hukum tidak hanya pada masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan. Ada hal lain yang perlu menjadi sorotan yakni minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya di pengadilan. Dalam mengajukan perkara ke Pengadilan, masyarakat kurang mampu sering kali menghadapi aturan hukum yang terkesan kaku dan prosedural.Ada konsekuensi yang harus diterima mereka jika permohonan atau gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan aturan hukum yakni ditolaknya permohonan atau gugatan karena tidak memenuhi prosedur hukum.

Negara Indonesia telah menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1). Penjabaran atas jaminan ini tertuang dalam berbagai Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.


[1]Hakim pada Pengadilan Agama Nanga Pinoh


Selengkapnya KLIK DISINI

Hubungi Kami 📡

 

Pengadilan Agama Pemalang kelas IA

Jalan Sulawesi No. 9A, Mulyoharjo, Pemalang, 52313

Telpon ☎: (0284) 324567 | Fax: (0284) 321178

Email ✉:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Peta Lokasi kantor

 

Tautan Web 📤