Ketua Mahkamah Agung RI

Selamat Kepada Yang Mulia Dr. H Muhammad Syarifuddin SH MH Sebagai Ketua Mahkamah Agung RI Terpilih Periode 2020-2025
Ketua Mahkamah Agung RI

Dirgahayu Mahkamah Agung Ke 75

Segenap Keluarga Besar Pengadilan Agama Pemalang mengucapkan "DIRGAHAYU MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 75" OPTIMALISASI PERADILAN MODERN BERKELANJUTAN MERESPON PANDEMI COVID 19
Dirgahayu Mahkamah Agung Ke 75

Aplikasi Gugatan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.
Aplikasi Gugatan Mandiri

PTSP ONLINE BADILAG

Ditjen Badilag Luncurkan Aplikasi PTSP Online dan Badilag Call Center di Tengah Merebaknya COVID19
PTSP ONLINE BADILAG

SIWAS

"Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
SIWAS

No Gratifikasi

JANGAN RUSAK INTEGRITAS KAMI DENGAN MEMBERI IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN KAMI BERKOMITMEN UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH BEBAS KORUPSI
No Gratifikasi

ecourt

E-COURT e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
ecourt

Written by administrator on . Hits: 49

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

DALAM BINGKAI REFORMASI BIR0KRASIDAN DIMENSI KARAKTEROLOGI

Oleh: H. A. Zahri, S.H, M.HI

(Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Jatim)

A. Pendahuluan

Era reformasi Indonesia bergulir  sejak jatuhnya rezim Orde Baru di bawah  kendali Presiden Soeharto pada Mei 1998. Rezim Soeharto jatuh setelah diterpa badai krisis yang melanda berbagai aspek, mulai kriisis  ekonomi - moneter, politik, hukum dan  sosial. Krisis  ekonomi ditandai dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik tak terkendali,  sektor perbankan kolaps, terlebih setelah terjadi rush. Krisis politik, Pak Harto sudah kehilangan kepercayaan dari para pembantunya dan rakyat Indonesia. Kepercayaan rakyat kepada institusi penegakan hukum semakin merosot dan terjadi kekacauan dimana-dimana. Semua itu memaksa Pak Harto mundur.

Pasca Pak Harto lengser roda reformasi mulai bergerak. Diawali dengan mereposisi lembaga-lembaga negara melalui amandemen konstitusi. MPR dari lembaga tertinggi negara diubah menjadi lembaga tinggi negara. Jika sebelumnya secara formal telah dikenal pembagian tiga cabang kekuasaan (divisions of power), yakni kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dipertajam menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power) ala Trias Politika Montesquieu (1689-1755). Tak pelak, cabang kekuasaan yudikatif mengalami perubahan signifikan, bila sebelumnya kekuasan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradialan dibawahnya ditambah dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang semula secara organisasi dan finansial  dibawah eksekutif dicabut dan  diserahkan semua kelembagaan dan fungsinya kepada Mahkamah Agung, yang kemudian dikenal peradilan satu atap (one roof system).


Selengkapnya KLIK DISINI


Hubungi Kami 📡

 

Pengadilan Agama Pemalang kelas IA

Jalan Sulawesi No. 9A, Mulyoharjo, Pemalang, 52313

Telpon ☎: (0284) 324567 | Fax: (0284) 321178

Email ✉:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peta Lokasi kantor

 

Tautan Web 📤