PEMBINAAN KEPALA BIRO KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG  RI

Bertempat di Ruang Emerald Hotel Horison NJ Semarang , hari Selasa tanggal 21 November 2017 , Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang , H. Nursani, SH membuka dan sekaligus memberikan sambutan dalam acara Pembinaan  Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI , Bapak Sutisna. S.Sos, M.Pd,  dalam rangka Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Koordinator Wilayah Jawa Tengah yang  dihadiri oleh Sekretaris, Kepala Bagian/ Sub bagian Umum dan Keuangan , Operator Aplikasi Simak dan Saiba pada 4 (empat) Lingkungan peradilan di Jawa Tengah yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Pengadilan Dilmil dan Pegadilan Tata Usaha Negara.

Dalam kesempatan  itu Bapak Sutisna, S.Sos. M.pd memberikan pembinaan yang didalamnya mencakup beberapa hal diantaranya Tindak Lanjut temuan pemeriksaan BPK tahun 2016 yang meliputi Tindak Lanjut Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP), Tindak Lanjut Transaksi Saldo Awal, Tindak Lanjut Koreksi Nilai Pencatatan, Selisih Reklasifikasi Keluar dan Masuk, Selisih Transaksi Penghapusan dengan SK Penghapusan, Sertifikat Tanah yang belum balik nama dan belum bersertifikat atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah AgungTerkait BPKB Tidak Ada,Penjelasan Aset Tetap Renovasi dan Penjelasan Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca, selain itu juga disampaikan  kewajiban penyampaian Laporan Keuangan sebagai bentuk pertangung jawaban atas pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja negara yang di dalamnya termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beliau juga memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada tim  Keuangan baik tingkat pusat, koordinator wilayah maupun tingkat satuan kerja  atas kerja kerasnya dalam melaksanakan pengelolalaan keuangan Negara sehingga Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI tahun 2016  dapat meraih nilai predikat WTP untuk yang ke 5 kalinya berturut turut dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.  Menurut beliau WTP bukan akhir saja dari Laporan Keuangan yang baik tetapi  proram yang tepat sasaran atas penyelenggaraan yang tepat sasaran  atas penyelenggaraan APBN yang mengarah pada program dan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku sehingga visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.

Dalam Akhir pembinaannya beliau berharap dengan diadakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Koordinator Wilayah Jawa Tengah ini dapat terus mempertahankan predikat WTP kembali pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2017 .