Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Pemalang
Pengadilan Agama Pemalang Kelas I A

LAPORKAN

Jika Anda Mengalami Keluhan dan Biaya Pungutan di Luar Yang Ditentukan
LAPORKAN

WBK PA PEMALANG

Pengadilan Agama Pemalang berhasil Meraih Predikan WBK Tahun 2020
WBK PA PEMALANG

Aplikasi Gugatan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.
Aplikasi Gugatan Mandiri

PTSP ONLINE BADILAG

Ditjen Badilag Luncurkan Aplikasi PTSP Online dan Badilag Call Center di Tengah Merebaknya COVID19
PTSP ONLINE BADILAG

SIWAS

"Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
SIWAS

No Gratifikasi

JANGAN RUSAK INTEGRITAS KAMI DENGAN MEMBERI IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN KAMI BERKOMITMEN UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH BEBAS KORUPSI
No Gratifikasi

ecourt

E-COURT e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.
ecourt

Turut Berbela Sungkawa

Keluarga Besar Pengadilan Agama Pemalang Mengucapkan Turut Berbela Sungkawa Atas Meninggalnya Drs. H.ALWI, M.H.I Hakim Pengadilan Agama Pemalang
Turut Berbela Sungkawa

Selamat & Sukses

Keluarga Besar Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Mengucapkan Selamat & Sukses Kepada Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI YM Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.
Selamat & Sukses

Selamat Hari Lahir Pancasila

Segenap Keluarga Besar Pengadilan Agama Pemalang mengucapkan "Selamat Hari Lahir Pancasila"
Selamat Hari Lahir Pancasila

                                                                                                            

INOVASI PENGADILAN AGAMA PEMALANG

 

Inovasi Pengadilan Agama Pemalang Untuk Mengantar Akta Cerai Kepada Para Pihak Melalui Jasa Pos Digitalisasi Arsip Keuangan Briefing yang dilakukan Panmud Dan Kassubag Setiap Senin & Rabu
Sistem Infromasi Aduan Dan Pelayanan Publik Pengadilan Agama Pemalang Buku Tamu Digital ( Digital Guestbook ) Wahana Informasi Edukasi Mandiri
   

 

LAPORKAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG
APABILA MENURUT SAUDARA PENGADILAN AGAMA PEMALANG BELUM LAYAK MENDAPATKAN PREDIKAT WBK/WBBM

 PROSEDUR BERPERKARA DAN LAYANAN INFORMASI

Written by administrator on . Hits: 289

QUO VADIS PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh : Firman Wahyudi, S.H.I, M.H.

Abstrak

Secara normatif, berdasarkan putusan MK No 93/PUU/X/2012 penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun dalam tataran empiris masih ditemukan adnya sengketa ekonomi syariah lain yang masih diputus oleh Pengadilan Niaga (umum) yaitu perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah. Tulisan ini difokuskan pada tiga hal, pertama, apa penyebab perkara tersebut masih menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, kedua, apa akibat hukum jika perkara tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Niaga dan bagaimana argumentasi hukum tentang kompetensi Pengadilan Agama dalam perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah. Metode penelitian ini bersifat normativ law dengan mengkaji sekumpulan bahan hukum yang berhubungan dengan kepailitan dan PKPU. Adapun analisis yang digunakan adalah sinkronisasi terhadap norma UU No 37 tahun 2008 dan PERMA No 2 tahun 2008. Dari hasil penelitian ditemukan penyebab bahwa perkara tersebut masih ditangani Pengadilan Niaga karena adanya konflik norma antara UU Kepailitan dengan PERMA tentang KHES yang masih belum selesai pengaturannya, adanya kondisi kekosongan hukum tentang kepailitan berdasarkan akad syariah dan eksistensi surat KMA No 32/SK/IV/2006 tentang intruksi pelaksanaan buku II. Akibat hukum jika perkara tersebut ditangani oleh Pengadian Niaga akan terjadi pemaksaan terhadap substansi hukum ekonomi syariah menjadi hukum ekonomi konvensional, tidak sinkronnya antara penyelesaian sengketa dengan akad dan konsep penyelesaian perkara lebih mengutamakan prinsip bisnis dan kelangsungan usaha dari pada keadilan substantif. Berdasarkan teori kewenangan dan azas lex specialist ditemukan kesimpulan bahwa perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah mutlak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Kata Kunci : Kompetensi, Teori Kewenangan, Lex specialist dan Sinkronisasi.


Selengkapnya KLIK DISINI


Hubungi Kami 📡

 

Pengadilan Agama Pemalang kelas IA

Jalan Sulawesi No. 9A, Mulyoharjo, Pemalang, 52313

Telpon ☎: (0284) 324567 | Fax: (0284) 321178

Email ✉:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Peta Lokasi kantor

 

Tautan Web 📤