MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan Agama Pemalang kelas IA

Jalan Sulawesi No. 9A, Mulyoharjo, Pemalang, 52313
Slide 1
Home / Link-Artikel / KETERKAITAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PERENCANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (12/5)

KETERKAITAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PERENCANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (12/5)

KETERKAITAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  NASIONAL DENGAN PERENCANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Oleh : Naffi [1]

A. Pengantar

Dalam suasana Darurat Covid-19 kita tetap yakin pemerintah mampu dalam keadaan stabil. Kemampuan melakukan perencanaan dan penetapan perencanaan menjadi modal penting melanjutkuatkan roda pemerintahan berlangsung kuat dalam segala sistem termasuk sistem Perencanaan, itulah sebabnya dalam suatu organisasi penting melakukan merencanakan dan menetapkan rencana secara serius.

Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Agar Pembangunan Nasional dapat berjalan dengan baik tidak dapat dilepaskan dari tatanan demokrasi dan mengacu kepada prinsip-prinsip penting yang tidak boleh di abaikan, prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kebersamaan, prinsip pembagian fungsi, prinsip berkeadilan, prinsip berkelanjutan, prinsip berwawasan lingkungan serta prinsip kemandirian dengan tetap menjaga keseimbagan kemajuan dan kesatuan nasional. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang matang.


[1] Sekretaris PTA. Pontianak


Selengkapnya KLIK DISINI

Inovasi Pengadilan Agama Pemalang Untuk Mengantar Akta Cerai Kepada Para Pihak Melalui Jasa Pos
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings