header3

SIWAS

"Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.

Ekonomi Syariah

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana

E court

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dan pemanggilan secara online.

SIPP

Aplikasi SIPP
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

previous arrow
next arrow
Slider

Written by IT PEMALANG on . Hits: 40

prosedur persidangan

1.

Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan.

2.

Tahapan Persidangan:

a.

Upaya perdamaian

b.

Pembacaan permohonan atau gugatan

c.

Jawaban Termohon atau Tergugat

d.

Replik Pemohon atau Penggugat

e.

Duplik Termohon atau Tergugat

f.

Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)

g.

Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)

h.

Musyawarah Majelis

i.

Pembacaan Putusan/Penetapan

3.

Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.

4.

Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:

a.

Menetapkan hari sidang ikrar talak.

b.

Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak.

c.

Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.

5.

Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.

6.

Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.

7.

Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.

8.

Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut

 

 

Hubungi Kami

 

Pengadilan Agama Pemalang

Jl.Sulawesi No.9a Mulyoharjo Kabupaten Pemalang

☎ Tlp:(0284) 324567 | Fax:(0284) 321178

Email :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.