HAK HAK MASYARAKAT PENCARI KEADILAN

Hak-Hak Masyarakat Pencari Keadilan

Hak-Hak Masyarakat Pencari Keadilan

  1. Memperoleh Bantuan Hukum
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
  7. Berhak  mendapatkan  bantuan  juru  bahasa/penerjemah  jika  tidak  paham  bahasa Indonesia
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang
  10. Bagi  orang  asing  berhak  menghubungi/berbicara  dengan  perwakilan  negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya   dalam hal terdakwa ditahan
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  13. Berhak  menghubungi/menerima  kunjungan  keluarga  untuk  mendapatkan  jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  14. Berhak   menghubungi/menerima   orang   lain   yang   tidak   berhubungan   dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  15. Berhak  mengirim/menerima  surat  ke/dari  Penasehat  hukumnya  atau  keluarganya setiap kali diperlukan olehnya
  16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  20. Berhak  minta  banding  atas  putusan  pengadilan,  dalam  waktu  yang  ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  23. Berhak  menuntut  ganti  rugi  dan  rehabilitasi  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  95 KUHP.

(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP)